Bantaeng, Tabloid Informan 01 — Penggunaan anggaran bidang ketahanan pangan di Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, tahun anggaran 2023–2024, menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah pihak menilai pengalokasian dana tersebut, yang salah satunya digunakan untuk pembangunan jalan tani, masih belum transparan dan terkesan kurang jelas dalam pelaksanaannya.
Selain itu, dana yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dialokasikan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2022, 2023, hingga 2024, juga dipertanyakan pemanfaatannya. Warga menilai bahwa laporan penggunaan anggaran BUMDes selama tiga tahun terakhir belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat desa.
Sejumlah warga berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai alokasi dana tersebut, baik pada program ketahanan pangan maupun pengelolaan BUMDes. Mereka menilai transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul kecurigaan atau dugaan penyalahgunaan dana desa.
“Dana desa itu harus jelas arah penggunaannya. Kalau untuk ketahanan pangan dan BUMDes, seharusnya ada laporan yang bisa diakses masyarakat agar semua tahu manfaatnya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya, Sabtu 25/10/2025.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah Desa Bonto Tangnga maupun pengurus BUMDes setempat belum memberikan keterangan resmi terkait kejelasan pengelolaan dana tersebut.
Masyarakat berharap pihak kecamatan dan inspektorat Kabupaten Bantaeng dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Desa Bonto Tangnga agar seluruh kegiatan pembangunan benar-benar sesuai peruntukannya serta membawa manfaat bagi warga desa.
(Desta)
